Kemenkeu

Kemenkeu Tanggapi Keterlambatan Penyaluran BLT Tambahan Rp900 Ribu

Kemenkeu Tanggapi Keterlambatan Penyaluran BLT Tambahan Rp900 Ribu
Kemenkeu Tanggapi Keterlambatan Penyaluran BLT Tambahan Rp900 Ribu

JAKAARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra tambahan sebesar Rp 900 ribu mengalami keterlambatan.

Penundaan ini membuat sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) belum menerima dana sesuai jadwal. Menurut Purbaya, masalah utama berasal dari persiapan logistik penyaluran. Beberapa wilayah mengalami hambatan sehingga distribusi BLT untuk desil 1 dan 2 belum tersalurkan secara optimal.

“Sedang diperiksa masalahnya. Katanya masih perlu persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat Yang biasa untuk desil 1 dan 2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa,” ungkap Menkeu Purbaya. Pihaknya menegaskan koordinasi segera dilakukan agar dana BLT bisa sampai ke masyarakat tanpa penundaan lebih lanjut.

Strategi Percepatan Penyaluran BLT

Untuk mempercepat proses distribusi, Kemenkeu berencana berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan bank-bank Himbara, termasuk Mandiri, BNI, BRI, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Purbaya menyatakan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran BLT tambahan bisa segera rampung, terutama bagi KPM yang masuk kategori desil 1 dan 2.

Langkah koordinasi ini penting mengingat jumlah penerima BLT Kesra telah meningkat dua kali lipat. Untuk periode Oktober hingga Desember 2025, jumlah KPM yang berhak menerima BLT mencapai 35,04 juta keluarga. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk tiga bulan, masing-masing sebesar Rp 300 ribu per bulan, sehingga total penerimaan mencapai Rp 900 ribu per keluarga.

BLT Kesra dan Prioritas Penerima Manfaat

Program BLT Kesra diberikan kepada keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tujuan penyaluran adalah memberikan dukungan sosial tambahan, terutama bagi masyarakat terdampak kondisi ekonomi.

Selain distribusi melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, pemerintah juga memastikan anggaran program BLT tambahan sebesar Rp 34 triliun dialokasikan dari pos dana tidak terserap. Hal ini menunjukkan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga kurang mampu di tengah tantangan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Upaya Pemerintah Memperbaiki Sistem Distribusi

Menteri Purbaya menegaskan bahwa keterlambatan BLT bukan disebabkan kekurangan anggaran atau administrasi, melainkan kendala logistik. Pemerintah tengah meninjau dan memperbaiki sistem distribusi agar proses penyaluran lebih cepat dan efisien.

Dalam jangka panjang, Kemenkeu berkomitmen meningkatkan ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial. Pemeriksaan logistik dan koordinasi antarinstansi diharapkan dapat memastikan tidak ada lagi KPM yang tertinggal. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial yang tepat sasaran, sekaligus memastikan program BLT Kesra berjalan optimal.

Meskipun terjadi keterlambatan dalam distribusi BLT Kesra, Kemenkeu menegaskan bahwa solusi tengah dilakukan melalui koordinasi intensif dengan bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Penyaluran BLT tambahan Rp 900 ribu bagi 35,04 juta KPM diharapkan rampung dalam waktu dekat. 

Masalah logistik yang menjadi penyebab utama sedang ditangani, sehingga keluarga penerima manfaat dapat segera menerima bantuan yang menjadi hak mereka. Pemerintah juga terus berupaya memperkuat sistem distribusi bantuan sosial agar lebih efisien dan tepat sasaran ke depan.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index