JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mencatat capaian gemilang di tengah upaya pemerintah memperkuat perekonomian rakyat.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa hingga 20 Oktober 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp218 triliun kepada 3,72 juta debitur di seluruh Indonesia.
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. “Penyaluran KUR menunjukkan capaian positif. Sebanyak 60,6 persen telah disalurkan ke sektor produktif, melampaui target yang telah ditetapkan,” ujar Menteri Maman.
Menurutnya, peningkatan pembiayaan di sektor produktif menandakan semakin kuatnya orientasi pelaku UMKM untuk memperluas usaha dan meningkatkan daya saing, sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Dampak Nyata bagi Perekonomian dan Lapangan Kerja
Pemerintah menilai program KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Kementerian UMKM, dari total 3,72 juta debitur yang menerima KUR, sebanyak 1,08 juta merupakan debitur graduasi (nasabah lama yang naik kelas) dan 1,05 juta merupakan debitur baru.
Lebih jauh, efek penyaluran KUR terbukti nyata terhadap penciptaan lapangan kerja. Mengacu pada hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap penerima KUR mampu menciptakan rata-rata dua hingga tiga lapangan kerja baru. Artinya, program ini tidak hanya memperkuat daya tahan usaha kecil, tetapi juga memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah.
“Capaian tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan produktivitas masyarakat,” ujar Maman. Ia menambahkan, kontribusi UMKM yang terus meningkat menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Program Gizi dan Dukungan Infrastruktur untuk UMKM
Selain mendorong akses pembiayaan, Kementerian UMKM juga terus memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui integrasi dengan berbagai program nasional. Salah satu di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai berhasil menggabungkan aspek sosial dan ekonomi sekaligus.
Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan status gizi anak dan masyarakat, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM sebagai penyedia bahan pangan bergizi di berbagai daerah. Hingga saat ini, sebanyak 9.796 UMKM telah bergabung dalam rantai pasok program tersebut.
“Program ini bukan sekadar intervensi sosial, tetapi juga strategi ekonomi kerakyatan yang konkret. UMKM kita mendapatkan pasar baru dan masyarakat memperoleh manfaat langsung,” ungkap Maman.
Selain program gizi, pemerintah juga memperkuat ekosistem usaha kecil melalui pemanfaatan ruang publik. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian UMKM mendorong alokasi 30 persen ruang komersial publik bagi pelaku UMKM.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha Dorong UMKM Naik Kelas
Maman menyampaikan bahwa hingga triwulan kedua 2025, sebanyak 40,08 persen infrastruktur publik telah dimanfaatkan oleh UMKM di seluruh Indonesia. Jumlah ini setara dengan 6.400 pelaku usaha kecil yang kini memanfaatkan fasilitas komersial publik di 392 unit infrastruktur.
Ia menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, serta dunia usaha dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan UMKM tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh.
“Kita bergerak bersama dalam semangat kemandirian dan kolaborasi agar UMKM terus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berdaya saing global,” kata Maman.
Dengan dukungan pembiayaan yang semakin luas melalui KUR, kemudahan akses ruang usaha, dan penguatan peran UMKM dalam program-program nasional, sektor usaha rakyat kini memiliki fondasi yang lebih kuat untuk naik kelas.
KUR Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan Berkelanjutan
Penyaluran KUR hingga ratusan triliun rupiah menjadi indikator bahwa minat dan kepercayaan pelaku usaha kecil terhadap program pembiayaan pemerintah terus meningkat. Dukungan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi nasional.
Keberhasilan program KUR juga menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi inklusif yang berbasis pemberdayaan masyarakat mampu menghasilkan pertumbuhan yang berkeadilan. Dengan semakin banyaknya UMKM yang mandiri, efek domino terhadap lapangan kerja, distribusi pendapatan, hingga penguatan ekonomi daerah akan semakin besar.
Pemerintah berkomitmen menjaga momentum positif ini melalui sinergi kebijakan antara lembaga keuangan, kementerian, dan sektor swasta. Dengan begitu, target menjadikan UMKM sebagai pilar utama ekonomi Indonesia bukan lagi sekadar wacana, tetapi realitas yang terus tumbuh dari desa hingga kota.
Program KUR 2025 yang telah menyalurkan Rp218 triliun menjadi bukti bahwa kebijakan pembiayaan produktif mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan strategi kolaboratif, penguatan akses pasar, dan keterlibatan UMKM dalam berbagai program sosial, Indonesia menapaki jalur ekonomi rakyat yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Pemerintah optimistis, sinergi lintas sektor akan terus memperluas dampak positif KUR dalam menciptakan lebih banyak wirausaha tangguh dan membuka peluang kerja baru di seluruh Tanah Air.
